permasalahan otonomi daerah dan solusinya. Pendekatan penelitian secara positivistic digunakan untuk mengkaji realita dan mencoba mencarikan solusinya. permasalahan otonomi daerah dan solusinya

11. Rentan terjadinya KKN dan permasalahan lainnya yang bisa berdampak pada pemerintah pusat karena kurangnya pengawasan. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan. hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat saya harapkan dari para. Edy Marbyanto. Diwilayah Papua tejadi akibat kesalahan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah,seperti kasus Freeport dan munculnya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Panel Diskusi "Tantangan dan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta solusinya" berlangsung seru di Jawa Tengah. Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Dia mengatakan daerah sudah diberikan otonomi. Kecemburuan sosial. Selain itu, terus mendorong pemerintah daerah melaksanakan otsus secara konsekuen agar dapat memanfaatkan dana otsus secara tepat bagi. PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. Konflik di Papua berkepanjangan sejak menjadi bagian Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969. Kemungkinan atau mengarahkan desa sebagai Daerah Otonom Tingkat III: 5: UU No. Hasilnya cara ini pun menular ke daerah-daerah dan berkelanjutan. Artinya, pemilu selanjutnya harus diselenggarakan. , MH1 NIDN : 0213037201 . Daerah : Pelajaran dan Pilihan Solusi Dari Enam Kabupaten Studi, makalah hasil. Daerah otonom harus tumbuh berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan public yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka. Pada dasarnya korupsi bukan hanya tentang uang,. Kata kunci: Otonomi, desentralisasi, pemerintahan, daerah Abstractmasalah-masalah yang ada di Papua terutama permasalahan yang terkait dengan masyarakat Papua. Membiasakan diri untuk tidak mudah mengejek, menghina atau membenci hanya karena berbeda suku, agama, ras, status sosial ataupun kebudayaannya. 2 UU No. Ilustrasi. Sebuah saluran irigasi (Foto: Kementerian PUPR) Jakarta - Dengan berlandaskan pada UU 22/1999 maka otonomi. Kedua, landasan berpikir dan dasar hukum yang relevan. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana peran DPD dalam konstelasi perwakilan politik di Indonesia pasca-pemilu 2004?. 20201. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu intruksi dari Pemerintah pusat. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. written by nani March 10, 2018. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat saya harapkan dari para pembaca guna peningkatan. Padahal, pelaksanaan desentralisasi yang tidak “penuh”, dan. Penulis juga menawarkan beberapa solusi dan regulasi yang dapat membantu mengatasi masalah korupsi. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Belum semua daerah di Indonesia mempunyai rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang sesuai dengan RTRW Nasional. TEMUAN HASIL. Hal- hal tersebut juga banyak menimbulkan aksi-aksi separatis masyarakat. Universitas Bina Nusantara. Masalah dan Solusi yang Dibutuhkan oleh Pemuda Indonesia Saat Ini. Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini. memberikan respon terhadap realitas keberagaman. Selanjutnya peraturan perundang-undangan otonomi daerah diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara di era globalisasi saat ini adalah kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Dimana ada ketimpangan sosial yang terbentuk dari sebuah ketidakadilan. 2. Rondinelli (1983) Desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. 561. f Dengan demikian, bila dikaji lebih jauh isi dan jiwa undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu : a) Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri. 5. Pengertian dan tujuan Otonomi Daerah Otonomi daerah dalam banyak rujukan di katakan sebagai hak, wewenang dan kewajiban sebuah daerah untuk mengurusi daerahnya sendiri, wewenang tersebut diperoleh daerah dari pemerintah pusat yang telah menyerahkan segala urusan mengenai tata kelola daerah kepada daerahnya masing-masing sesuai 5 Masalah utama dan mendasar yang dihadapi oleh desa dengan pemerintahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut : Kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia sampai saat ini masih bersifat ambivalen, yakni sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki otonomi tradisional tetapi lebih banyak menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang datang. 7. Permasalahan otonomi daerah lainnya yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah. pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom (Sarundajang,. 2 Kualitas Pendidikan di Indonesia. 2 Ateng Syafrudin, Pasang Surut Otonomi Daerah, Binacipta, Bandung, 1985, hlm. 3036) Taufik Alamsyah (218. Baca juga: Pengertian Desentralisasi, Bagian, dan Tujuannya. tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara telah mengatur bahwa Aceh dan Sumut merupakan daerah otonom yang terpisah dan berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tentang LUAS WILAYAH “ daerah teritorial tertentu sebagai tempat kedudukan suatu daerah atau negara, dalam mana kekuasaan daerah atau negara berlaku atas seluruh. Jakarta - . Sumber ilustrasi: PEXELS. Ini 5 Masalah Krusial Pemerintah Daerah Menurut Mendagri. b. 2. Belanja Pegawai Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Rp. 8%. Shirley L. Kamis, 26 Agustus 2021 | 16:54 WIB. Upaya untuk menjelaskan bahwa Otsus dan otonomi daerah dalam kerangka NKRI merupakan penyelesaian terbaik guna meluruskan permasalahan separatis secara jernih dan objektif. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat,. P. Soepomo dalam Abdullah 2000: 11). f Dengan demikian, bila dikaji lebih jauh isi dan jiwa undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu : a) Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri. Sejumlah aspek yang diatur dalam UU ini dinilai memiliki dampak baik positif maupun negatif terhadap ekonomi daerah. Solusi yang tepat adalah dengan koordinasi antara pusat dengan daerah supaya masalah transmigrasi ini dapat terselesaikan. 7. Jakarta: Peneliti senior Imparsial Al Araf menyebut ada tujuh permasalahan yang membuat Papua belum aman dan damai. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk berkreasi dalam. Otonomi daerah, yaitu kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 22. Korupsi adalah salah satu permasalahan di dalam bidang pemerintahan yang hingga kini belum terselesaikan. Adanya krisis moneter dan transisi politik sejak 1 Januari 2001, Indonesia secara resmi menerapkan desentralisasi (otonomi daerah). Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur. Otonomi Daerah Adalah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing serta kepentingan yang dilakukan didaerah masing-,asing sesuai aturan di Undang-Undang. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakte-ristik wilayah dan aspirasi masyarakatnya. Diskusi ini membahas tentang bagaimana inovasi kebijakan dapat berperan dalam optimalisasi potensi daerah di masa. Situasi sudah memanas sejak terjadi pengurangan divisi. Menurutnya, langkah lain yang harus diperbaiki yakni adanya upaya peningkatan sinergi antarpemerintahan, pemetaan masalah berbasis data dan sebagai. Atas dasar beberapa permasalahan tersebut maka pada tahun 2004 dilakukanlah revisi oleh undang-undang nomor 22 dan 25 tersebut menjadi undang-undang nomor 32. ”18 Dengan demikian, otonomi daerah sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat lokal sebagai bagian dari ide besar demokrasi. Kekurangan Otonomi Daerah. Mengatur nomenklatur pelayanan perizinan dalam PTSP di nasional dan subnasional. seluas-luasnya, b. Berbagai permasalahan seringkali menghambat peningkatkan mutu pendidikan nasional, khususnya di daerah tertinggal atau terpencil, yang pada akhirnya mewarnai perjalanan pendidikan di Indoensia. Tetapi ada tiga hal persoalan mendasar di dalam penyelenggaran e-government tersebut yaitu ; inisiatif dan pemaknaan implementasi e-governmentoleh pemerintah daerah otonom masih bersifat sendiri-sendiri. DPR yang berkaitan dengan implementasi otonomi daerah, pemekaran daerah, penggabungan daerah, sumber alam daerah dan keuangan daerah. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat antara lain: Timbulnya pertentangan antar budaya. Undang-Undang Tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih. Di suatu daerah terpencil masih banyak dijumpai kondisi di mana anak-anak belum terlayani pendidikannya. Dokumen ini juga membandingkan RUU dengan UU yang berlaku dan. Tuntutan reformasi dari masyarakat Indonesia pada masa jatuhnya presiden kedua yaitu bapak soeharto salah satunya dengan adanya otonomi daerah yang dilaksanakan dengan tujuan agar mewujudkan Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera yang dikeluarkan dengan UU. Tidak adanya permasalahan otonomi dalam negara federal juga merupakan faktor pendorong ”kaum federalisme”. Desa memiliki kekuasaan otonom yang mengatur dan mengurus desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. III - 4. Otonomi sendiri adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Korupsi, Kepala Daerah. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya diukur dengan kemampuan pemerintah. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat memperbaiki permasalahan desentralisasi fiskal yang terjadi di Indonesia sejak dimulainya otonomi daerah. Adapun tujuan dari penerangan. 5 Tahun 1974, melainkan dianutnya “prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab” karena prinsip otonomi riil dan seluas-Contoh Kasus Permasalahan utama pelayanan publik berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. politika, vol. 2. 1 Mei 2012 01:54 Diperbarui: 25 Juni 2015 05:54 24970 0 0 + Laporkan Konten. Diperbarui 21 Okt 2022, 20:20 WIB. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua atau pemekaran wilayah akan dipertimbangkan untuk. III dengan tata dan sebutan Desapraja: 7. Peluang untuk terjadi disintegrasi bangsa dapat muncul jika control dari pemerintah pusat lemah. Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, permasalahan tersebut antara lain: Adanya eksploitasi pendapatan daerah;. otonomi daerah. Pengertian Otonomi Daerah. Otonomi daerah (Otda) memiliki esensi dan tujuan dalam upaya penguatan demokrasi lokal. Bagan Konsepsi Pemberantasan Korupsi dalam Otonomi Daerah. Sedangkan sekitar 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan program yang dibuat dan diharapkan. 3 Djoko Harmantyo, Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan; Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia, Makara Sins , Vol 11, No. Dengan adanya Ujian Sekolah Daerah, dikhawatirkan hasil ujian untukPemerintah tengah merancang tiga pilar solusi yang diharapkan menjadi jalan keluar permanen dalam memenuhi kebutuhan guru. Visi ini dijabarkan dalam empat misi, yaitu: 1). Sarip, pakar desentralisasi dan otonomi daerah, bersama Asvi Warman Adam, pakar sejarah sosial politik, keduanya peneliti LIPI, dan Syachrumsyah Asri, ahli kebijakan publik Balitbang Kemendagri, dikukuhkan sebagai profesor riset, Rabu (26-7). Undang – Undang ini mengacu pada Pasal 17 ayat 4, 5, 6, dan 7, dan Pasal 18A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kuisioner dikembangkan dan diturunkan dari beberapa indikator (Fabbri, 1998) dan dievaluasi dari substansi UU 27/2007 jo 01/2014. " Kata "auto" artinya sendiri dan "nomos" artinya peraturan atau undang-undang. Opini Problematika Otonomi Daerah Zaman Now! Koran Sindo Kamis, 01 Maret 2018 - 08:07 WIB Problematika Otonomi Daerah Zaman Now! A A A Pelaksanaan otonomi dae­rah yang seluas-luasnya. Ide desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya bukan hal baru di Negara Indonesia , Tapi melainkan adalah merupakan Bahan baru Stok lama ,. menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada Undang-Undang No. Selama ini, Hadi menyoroti lemahnya. Penyelenggaraan Otonomi di daerah didasarkan pada isi dan jiwa yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah. 198 km 2 Tuvalu dan Nauru : 26 km 2 dan 21 km 2. 1 . Berbagi dan Adil), sehingga setiap permasalahan dalam pelayanan pemerintah daerah dap at terdeteksiHARMONISASI PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH SEBAGAI EFEKTIFITAS SISTEM PEMERINTAHAN. Adanya gejala etnosentrisme atau sikap kedaerahaan yang semakin kuat. Tentara kebangsaan. 3. Pimpinan kepolisian; dan d. Dasar hukum otonomi daerah tertuang dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 , yang dalam salah satu pasalnya menyebutakan Otonomi Daerah adalah hak, wewenag, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 25,54% 22,02% 28,32% 27,63% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa permasalahan dan dampak otonomi daerah yang terjadi di beberapa wilayah daerah di Indonesia sehingga kita bisa mengetahui apa saja permasalahan dan dampak yang terjadi sebagai akibat dari dilaksanakannya otonomi daerah. Kompasiana adalah platform blog. Utomo, Warsito. Nama : Nadilla Rahmanul Hakim. Masalah-Masalah Pada Otonomi Daerah. Otonomi daerah (Otda) memiliki esensi dan tujuan dalam upaya. UU Nomor 12 Tahun 2008 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. 2023 BPKPD Kabupaten Nias Barat Berlakukan Pajak Daerah 10 Persen di Restoran Tokosa Motor Festival Musik Tradisional Nias Barat Sukses dan Meriah Lake Toba Writer Festival 2023 Digelar di Samosir Pemkab Samosir bersama Usaid Erat. Pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Pasal 1 huruf 3 UU Pemda). Mabruri Pudyas Salim. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki tiga fungsi, yaitu: Fungsi layanan. 4 Saat ini menjadi Kementerian Dalam Negeri. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. 1. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu otonomi dan daerah. N0. Anda sedang mencari informasi tentang naskah akademik RUU tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah? Kunjungi situs BPHN dan unduh dokumen pdf yang berisi analisis mendalam tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan substansi RUU tersebut. Di antara mereka ada yang mempersepsikan. Hal yang paling diwanti-wanti terkait pelaksanaan otonomi daerah. 20201. Aplikasi Ola Partner (Driver) Apk Terbaru Android; Tahu Bulat Mod Apk Unlimited Money Terbaru. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PILKADA I. (ANTARA /Wahyu Putro A) Jakarta (ANTARA News) - Pemberlakuan desentralisasi/otonomi daerah yang diterapkan sejak 2001 masih dibayangi sejumlah kendala dalam 20 tahun Reformasi, kata Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. 2, oktoberl 2010 1 issn : 2086-7344 jurnal ilmu politik volume i nomor 2, oktober 2010 ¾ satu dasawarsa relasi politik lokal dan nasional dalam konteks otonomi daerah ( kisno hadi ) ¾ deontologi pemerintahan daerah di indonesia (oase akuntabilitas politik dalam perspektif partisipasi politik)Panel Diskusi "Tantangan dan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta solusinya" berlangsung seru di Jawa Tengah. Penerapan Otonomi Daerah Masih Temui Banyak Masalah. Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, penyelesaian perselisihan. Tujuan nya tidak lain untuk memangkas kesenjangan antara pemerintah pusat dan ekonomi baik dari aspek politik maupun ekonomi. OTONOMI DAERAH DAN yang berbeda dan tidak PENGELOLAAN SUMBER DAYAALAM 1. Pembinaan. 1%, bulu mata dan usaha pengolahan gula kelapa masing-masing sejumlah 50 unit atau 11. Pengertian “otonom” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Perencanaan lebih banyak didominasi oleh keputusan politik. Penerapan otonomi daerah menjadi salah satu wujud demokratisasi yang memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat sipil dalam merespon permasalahan daerah. Mengenal Otonomi Daerah di Indonesia dan Prakteknya Saat Pandemi - Ilustrasi peta Indonesia (Shutterstock). Sebagai bangsa yang besar, seperti jumlah penduduk yang sangat banyak, kekayaan alam yang. Faktor Hukum. Penulis Iwan Dzulvan Amir, Imam Cahyono Penyunting Mickael B. UU No. 057. Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian dan Perubahannya 10 4. Korupsi dan Dampaknya pada Daerah. Permasalahan mengenai pelaksanaan otonomi daerah ataupun pelaksanaan kebijakan kebijakan di negara kita akan terus ada dan terus berlanjut. Seiring berjalannya reformasi selama. Oleh karena itu, diperlukan upaya--upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan--permasalahan yang kian memprihatinkan tersebut. Tujuan Otonomi Daerah. Di antaranya adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah satu. Perangkat daerah menyusun renstra dan. Hal ini berarti bahwa kepada daerah diberi wewenang dan tugas untuk merencanakan, menggali dan mengupayakan potensi dan sumber keuangan sendiri sesuaiDesentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. Pemilihan kepala© 2003 Digitized by USU digital library 4 4. daerah. Ada beberapa masalah UMKM di Indonesia yang masih sering terjadi. BAB III PEMABAHASAN A. khusus dalam bentuk otonomi khusus karena konflik antara kedua daerah tersebut dengan pemerintah nasional yang antara lain karena perebutan sumber daya. Definisi Otonomi Daerah dan Tujuannya. Revitalisasi tersebut diarahkan untuk, pertama,. otonomi daerah pada awal 2000-an, diikuti dengan desentralisasi fiskal, menjadi momentum yang diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan. 2. Ketika otonomi daerah mulai diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, banyak kalangan yang menggangap bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah terkesan simetris.